Berakar dari nama sebuah pohon yang kokoh, Desa Kepuh di Kecamatan Kutoarjo kini telah bertransformasi menjadi representasi sebuah pemukiman urban yang padat dan dinamis. Terletak persis di gerbang selatan pusat kota Kutoarjo, desa ini telah melepaskan identitas agrarisnya, berganti wajah menjadi wilayah pemukiman padat yang denyut nadinya seirama dengan kota. Kedekatannya dengan pusat ekonomi dan pemerintahan menjadi pedang bermata dua: di satu sisi membuka lebar pintu peluang ekonomi bagi warganya, namun di sisi lain menghadirkan tantangan serius terkait tata ruang, infrastruktur dan ancaman bencana hidrometeorologi.Sebagai salah satu desa dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Kutoarjo, Desa Kepuh menjadi etalase dari fenomena urbanisasi di tingkat perdesaan. Perekonomiannya tidak lagi ditopang oleh sawah dan ladang, melainkan oleh geliat industri rumahan, perdagangan, jasa, dan sebagian besar warganya yang merupakan tenaga kerja komuter. Di tengah dinamika tersebut, Pemerintah Desa Kepuh bersama masyarakatnya terus berjuang untuk menyeimbangkan laju pembangunan dengan upaya mitigasi risiko, terutama ancaman banjir dari Sungai Jali yang menjadi tantangan berulang setiap tahunnya.

Geografi dan Wajah Demografi di Perbatasan Kota

Secara geografis dan administratif, Desa Kepuh menempati posisi yang sangat strategis. Wilayahnya berhimpitan langsung dengan pusat Kecamatan Kutoarjo. Batas-batas wilayahnya secara jelas menggambarkan posisinya sebagai penyangga kota, yakni di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kutoarjo, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Purwosari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kuwurejo, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Semawung Daleman. Lokasi ini memberikan aksesibilitas yang sangat tinggi bagi warganya menuju pusat layanan pendidikan, kesehatan, dan perdagangan.Menurut data monografi desa, luas wilayah Desa Kepuh tercatat seluas 99.42 hektare. Dengan jumlah penduduk mencapai 2.757 jiwa, tingkat kepadatan penduduk desa ini mencapai angka yang sangat signifikan, yaitu sekitar 2.773 jiwa per kilometer persegi. Angka ini jauh melampaui rata-rata kepadatan desa pada umumnya dan lebih mencerminkan karakteristik pemukiman perkotaan. Konsekuensi dari kepadatan ini terlihat jelas pada tata guna lahannya. Hampir seluruh wilayah merupakan lahan pemukiman dan pekarangan, dengan ruang terbuka hijau dan lahan pertanian yang sangat minim. Struktur pemukiman yang padat dan terkonsentrasi ini menuntut ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai, seperti jaringan jalan yang baik, sistem drainase yang berfungsi optimal, dan pengelolaan sampah yang efektif.

Nadi Perekonomian: Sinergi Industri Rumahan dan Tenaga Kerja Urban

Struktur perekonomian Desa Kepuh merupakan cerminan langsung dari lokasinya yang strategis dan karakter demografinya yang padat. Sektor pertanian praktis tidak lagi menjadi penopang utama. Sebaliknya, nadi perekonomian desa ini berdenyut dari dua sumber utama: geliat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau industri rumahan, serta peran warganya sebagai tenaga kerja urban yang bekerja di berbagai sektor di kota Kutoarjo.Industri rumahan menjadi tulang punggung ekonomi di dalam desa. Berbagai jenis usaha tumbuh subur di rumah-rumah penduduk, mulai dari usaha konveksi yang memproduksi pakaian jadi, usaha kuliner seperti produksi makanan ringan berupa rempeyek dan aneka kue, hingga warung kelontong dan jasa lainnya. Usaha-usaha ini tidak hanya memberikan penghasilan bagi pemiliknya, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi tetangga sekitar, membentuk ekosistem ekonomi lokal yang solid. Keberadaan pasar Kutoarjo yang sangat dekat menjadi keuntungan tersendiri untuk pemasaran produk-produk tersebut.Di samping itu, sebagian besar penduduk usia produktif di Desa Kepuh merupakan tenaga kerja komuter. Setiap hari, mereka bergerak menuju pusat kota Kutoarjo untuk bekerja di berbagai sektor, baik formal maupun informal, seperti menjadi pegawai di instansi pemerintah atau swasta, berdagang di pasar, bekerja di toko, atau menyediakan jasa transportasi. Ketergantungan pada pusat kota ini menjadikan Desa Kepuh sebagai "desa kamar" (dormitory village), di mana fungsi utamanya ialah sebagai tempat tinggal bagi para pekerja. Model ekonomi ganda ini, yaitu basis produksi UMKM di dalam desa dan basis tenaga kerja di luar desa, menciptakan resiliensi ekonomi yang cukup baik bagi masyarakatnya.

Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Partisipatif

Pemerintah Desa Kepuh dihadapkan pada tantangan tata kelola yang kompleks, layaknya mengelola sebuah kelurahan di perkotaan. Fokus utama pemerintahan desa ialah pada penyediaan layanan publik yang cepat dan efisien, serta pembangunan infrastruktur yang mampu menjawab kebutuhan penduduk yang padat dan mengatasi masalah lingkungan yang ada. Visi pemerintah desa tertuang dalam upaya mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan tetap memegang teguh nilai-nilai kebersamaan.Implementasi visi tersebut terlihat dari program-program pembangunan yang diprioritaskan. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur menjadi agenda utama yang dilaksanakan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Proyek-proyek seperti pembangunan sistem drainase untuk mengurangi genangan air, perbaikan dan pengaspalan jalan lingkungan, serta pembangunan talud di area yang rawan erosi menjadi prioritas utama. Proses perencanaan program-program ini dilakukan melalui mekanisme Musrenbangdes, yang melibatkan partisipasi aktif dari perwakilan masyarakat, tokoh pemuda, dan kelompok perempuan, untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.Selain pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat juga menjadi perhatian. Lembaga-lembaga kemasyarakatan desa seperti Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Karang Taruna, dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) berjalan aktif. PKK, misalnya, seringkali menjadi motor penggerak bagi pelatihan keterampilan untuk ibu rumah tangga, yang sejalan dengan penguatan basis UMKM di desa. Aktivitas lembaga-lembaga ini menunjukkan adanya modal sosial yang kuat dan menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menyukseskan berbagai program pembangunan.

Tantangan Berulang: Mitigasi Banjir dan Pengelolaan Lingkungan

Ancaman terbesar yang secara konsisten dihadapi oleh Desa Kepuh adalah bencana banjir. Letak desa yang dilalui oleh aliran Sungai Jali membuatnya sangat rentan terhadap luapan air, terutama pada saat puncak musim hujan. Setiap tahun, sebagian wilayah desa, khususnya yang berada di dataran yang lebih rendah dan dekat dengan bantaran sungai, harus berhadapan dengan genangan air yang dapat mengganggu aktivitas warga dan menimbulkan kerugian material.Masalah banjir ini bersifat kompleks, disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor. Selain tingginya debit air kiriman dari hulu, pendangkalan dasar sungai (sedimentasi) juga mengurangi kapasitas tampung sungai secara signifikan. Di tingkat lokal, sistem drainase lingkungan yang ada seringkali tidak mampu menampung volume air hujan yang ekstrem, yang diperparah oleh kepadatan bangunan yang mengurangi area resapan air.Menghadapi tantangan ini, pemerintah desa dan masyarakat tidak tinggal diam. Upaya mitigasi terus dilakukan dalam berbagai skala. Di tingkat infrastruktur, pemerintah desa secara berkala membangun dan merehabilitasi saluran-saluran drainase primer dan sekunder. Usulan untuk normalisasi Sungai Jali dan pembangunan tanggul permanen juga terus disuarakan kepada pemerintah di tingkat kabupaten dan provinsi sebagai solusi jangka panjang yang paling mendesak.Di tingkat masyarakat, telah terbentuk budaya kesiapsiagaan yang tinggi. Warga di zona rawan banjir sudah terbiasa memantau ketinggian air dan melakukan langkah-langkah antisipatif, seperti mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Semangat gotong royong dan solidaritas sosial menjadi kekuatan utama saat banjir melanda, di mana warga saling membantu dalam proses evakuasi dan pemulihan. Kemampuan beradaptasi dan semangat untuk terus mencari solusi ini menunjukkan resiliensi masyarakat Desa Kepuh dalam hidup berdampingan dengan risiko bencana yang melekat pada kondisi geografis wilayah mereka.